Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Karo Umum: Tiga Pokok Perubahan Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015

Oleh Admin 03-11-2015 12:27:48

Jakarta (Pinmas) — Ada  tiga  pokok-pokok perubahan dalam Perpres  No 4 Tahun 2015 antara lain, pertama Perubahan pengaturan dalam e-Tenderingyang terdiri pokok perubahan umum e-lelang dan e-seleksi , yakni tidak diperlukan Jaminan Penawaran, apabila penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta,  pemilihan penyediaan dilanjutkan dengan dilakukan negosisasi teknis dan harga/ biaya dan tidak diperlukan sanggahan banding.

“Pokok perubahan lainnya untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi , yaitu daftar pendek berjumlah tiga sampai lima penyedia jasa konsultansi, tidak diperlukan sanggahan kualifikasi dan seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi,”terang kepala Biro Umum  Safrizal saat menyampaikan paparanya pada kegiatan Sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 2015 di Auditorium H.M. Rasjidi Kantor Kemenag Thamrin No. 6 Jakarta, Senin (2/11).. 

Perubahan dalam Perpres  No 4 Tahun 2015 yang kedua, ujar Syafrizal,  Perubahan Pengaturan dalam e-Purchasing, yakni  memperluas peran pejabat pengadaan dalam hal e-purchasing  yaitu e-purchasingdilaksanakan oleh Pejabat pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi / Institusi, Wajib dilakukan e-purchasingterhadap barang/jasa dalam Katalok Elektronik e-catalogue, LKPP memperbanyak jumlah varian barang/jasa dalam katalog elektronik.

“Dan Hubungan LKPP dengan penyedia tidak hanya melalui Kontrak Payung namun dimungkinkan melalui mekanisme lain,” papar Syafrizal. 

Perubahan dalam Perpres  No 4 Tahun 2015 yang ke tiga, Perubahan lain dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan adalah e-tendering  cepat, yaitu teknis pelaksanaan sama dengan e-Tendering  namun memerlukan sanggahan dan sanggahan banding, e-Tendering cepat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP), data dalam aplikasi SIKaP bersumber dari input data yang dilakukan oleh penyedia, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau sistem lain yang terkoneksi dengan SPSE, Dengan Aplikasi SIKaP ini pengadaan yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis dapat dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga, dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang diadakan.

“Waktu proses  e-Tendering dapat dilaksanakan paling cepat tiga hari kalender, jenis – jenis pengadaan banrang/jasa yang dapat dilakukan melalui e-Tenderingcepat antara lain pengadaan barang, pengadaan pekerjaan kontruksi, pengadaan jasa konsultansi, dan pengadaan jasa lainnya,” ucap Syafrizal.  

Safrizal mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 115 menyatakan, bahwa pimpinan K/L/D/I  wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/ Bendahara /APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ia juga menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Pasal 44 Ayat 2 huruf e menyatakan, bahwa Pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat di tunda. 

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Biro Umum Kementerian Agama dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam. Sejumlah pemateri hadir, di antaranya Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI, Direktur III Tindak Pidana Korupsi Polri, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbbag TU Kakankemenag Kabupaten/Kota, Kasubbag TU Balai Litbang Agama, Kasubbag TU Balai Diklat Keagamaan se Sumateradan Jawa serta dari Eselon I Kementerian Agama RI. (ba/dm/dm).